![Presiden Turki Tayyip Erdogan berpidato di Istanbul, Turki, 21 Agustus 2020. [Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2020/08/22/id_961512/961512_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Turki Tayyip Erdogan minta Kemenlu mengusir duta besar Amerika Serikat dan sembilan negara Barat lainnya karena menuntut pembebasan filantropis Osman Kavala.
Tujuh dari duta besar itu mewakili NATO, sehingga pengusiran itu akan membuka keretakan terdalam Turki dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan.
Menurut Reuters, Minggu, 24 Oktober 2021, sepuluh dubes yang di-persona-non-grata-kan itu dari Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat setelah mereka membuat pernyataan bersama pada 18 Oktober 2021 berisi seruan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala.
Kavala, seorang donatur untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun, didakwa membiayai unjuk rasa nasional pada 2013 dan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada 2016. Dia tetap dalam tahanan sementara persidangan terakhirnya berlanjut, dan menyangkal tuduhan tersebut.
Dalam pernyataan bersama itu, para dubes juga menyerukan "pembebasan mendesak". Mereka telah dipanggil oleh kementerian luar negeri, yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab.
"Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata (tidak diinginkan) sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya," kata Erdogan dalam pidatonya di kota barat laut Turki, Eskisehir, Sabtu, 23 Oktober 2021.
"Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Pada hari mereka tidak tahu dan mengerti Turki, mereka akan pergi," katanya yang disambut sorak-sorai hadirin.
Kedutaan AS dan Prancis serta Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan komentar.
Erdogan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berencana untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada pertemuan puncak ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di Roma akhir pekan depan.
Satu sumber diplomatik mengatakan de-eskalasi dimungkinkan mengingat Turki sekarang telah membuat pendiriannya sangat jelas, dan mengingat potensi dampak diplomatik dari langkah seperti itu menjelang KTT G20 dan KTT iklim PBB di Glasgow yang dimulai pada akhir bulan.
"Tidak ada instruksi yang diberikan kepada kedutaan," kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa ada kemungkinan keputusan akan diambil pada rapat kabinet Turki pada Senin, 25 Oktober 2021.
Norwegia mengatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki.
"Duta besar kami belum melakukan apa pun menyangkut pengusiran," kata juru bicara kementerian, Trude Maaseide, menambahkan bahwa Turki sangat menyadari pandangan Norwegia.
"Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan hukum yang negara itu berkomitmen di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa," kata Maaseide.
Selanjutnya: Erdogan Dinilai Anti-perbedaan Pendapat
